Kabupaten Bandung Barat, 16 Oktober 2025 —
Ribuan siswa di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal usai mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah daerah sejak awal bulan ini. Insiden yang terjadi pada Rabu (15/10) siang tersebut memicu kepanikan di kalangan orang tua serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan rantai distribusi pangan dalam program nasional tersebut.
Berdasarkan data sementara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, tercatat lebih dari 1.200 siswa mengalami mual, muntah, dan pusing usai santap siang di sekolah. Sebagian besar korban kini menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan terdekat, termasuk Puskesmas Cisarua dan RSUD Cililin. Meski tidak ada laporan korban jiwa, kejadian ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kualitas bahan pangan dan higienitas proses pengolahan.
Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat, Dedi Rustandi, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk melakukan investigasi menyeluruh. “Kami sedang menelusuri rantai pasok dari katering penyedia menu MBG. Jika terbukti lalai, kami tidak segan memberikan sanksi tegas,” ujarnya dalam konferensi pers di Ngamprah.
Sementara itu, sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan mutu pangan di tingkat daerah. Program MBG yang sejatinya dirancang untuk memperbaiki gizi anak bangsa dinilai harus disertai dengan mekanisme audit dan evaluasi transparan agar tidak menjadi bumerang.
Akademisi gizi masyarakat dari Universitas Padjadjaran, Dr. Ratna Puspita, menegaskan bahwa insiden tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara penyedia logistik, pihak sekolah, dan tim pengawasan pangan daerah. “Gizi tidak hanya soal menu seimbang, tapi juga keamanan bahan dan kebersihan pengolahannya. Ke depan, standar distribusi makanan sekolah harus setara dengan standar industri katering profesional,” katanya.
Kasus ini kini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Bandung Barat, sementara sampel makanan telah dikirim ke laboratorium kesehatan daerah untuk uji toksikologi. Pemerintah provinsi Jawa Barat juga dikabarkan akan meninjau ulang implementasi program MBG di seluruh wilayah, dengan menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik sebagai pijakan utama.
Peristiwa di Cisarua ini menjadi peringatan keras bahwa kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, terutama anak-anak, tidak boleh dikelola dengan pendekatan administratif semata. Lebih dari sekadar insiden kesehatan, tragedi ini adalah ujian bagi integritas tata kelola program sosial pemerintah dalam memastikan setiap rupiah yang digelontorkan berbanding lurus dengan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
