Suaralembang.com – Jakarta, (17/10) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah baru pengelolaan keuangan negara: tidak semua proyek strategis harus ditanggung APBN.
Pernyataan ini disampaikan terkait keputusan pemerintah untuk tidak menggunakan dana negara dalam membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Menurut Purbaya, proyek Whoosh adalah bagian dari bisnis dan investasi korporasi, sehingga mekanisme keuangannya harus tunduk pada prinsip bisnis pula.
“Ini bukan proyek sosial. Kalau untungnya dinikmati BUMN, maka risikonya pun harus ditanggung mereka. Jangan sampai APBN jadi tumpuan setiap kali ada masalah,” ujarnya dengan tegas.
Paradigma Baru: Fiskal Dijaga, Korporasi Didorong Mandiri
Keputusan ini menandai pergeseran paradigma penting dalam pengelolaan proyek nasional. Purbaya menegaskan, pemerintah ingin menumbuhkan disiplin korporasi di lingkungan BUMN, terutama dalam proyek besar yang berbasis komersial.
Menurutnya, lembaga pengelola investasi negara Danantara—yang kini menaungi berbagai BUMN besar—harus menjadi motor kemandirian tersebut. Dengan dividen BUMN yang mencapai Rp 80–90 triliun per tahun, Danantara dinilai memiliki kemampuan finansial untuk menanggung pembayaran utang Whoosh tanpa membebani negara.
“Kalau semua minta ke APBN, kapan kita maju? Ini waktunya BUMN dan Danantara membuktikan kapasitasnya,” tambah Purbaya.
Instruksi Jelas: Gunakan Dividen untuk Cicil Utang
Purbaya meminta Danantara menyiapkan skema pembayaran utang kepada kreditur secara bertahap dan transparan, menggunakan dana hasil dividen BUMN.
Ia juga mengingatkan bahwa APBN memiliki batas dan prioritas tersendiri untuk kepentingan publik, bukan proyek komersial.
Purbaya menegaskan, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap proyek, melainkan penegasan prinsip keuangan sehat agar negara tidak terus-menerus menjadi penanggung terakhir dari setiap risiko bisnis.
Dukungan dari Pemerintah dan Pengamat
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak di pemerintahan. Beberapa pejabat menilai, langkah Purbaya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun sistem ekonomi nasional yang efisien, transparan, dan mandiri.
Para pengamat fiskal menilai keputusan ini sebagai sinyal positif bagi kredibilitas keuangan negara.
Menurut mereka, sikap tegas Kementerian Keuangan akan meningkatkan kepercayaan investor bahwa proyek infrastruktur di Indonesia kini dikelola dengan prinsip korporasi modern, bukan sekadar proyek politik yang membebani fiskal.
Era Baru Pengelolaan Utang Negara
Kebijakan ini menjadi simbol era baru disiplin fiskal di bawah duet Prabowo–Purbaya. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kesehatan keuangan negara.
Dengan langkah ini, proyek besar seperti Whoosh bukan hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga tolak ukur kematangan tata kelola ekonomi nasional.
