Bandung Barat, 15 Oktober 2025 — Situasi hukum di Kabupaten Bandung Barat kembali memanas setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menyeret salah satu pejabat tinggi daerah. Bupati Bandung Barat, Hengky “Jeje” Kurniawan, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kebal terhadap hukum, termasuk jajaran birokrasi di lingkup Pemkab sendiri.
Kasus yang tengah disorot adalah dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan hibah daerah senilai sekitar Rp 5,4 miliar, yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) aktif. Berdasarkan informasi dari aparat penegak hukum, penyidik saat ini tengah mendalami aliran dana dan keterlibatan beberapa pihak yang disebut turut menikmati hasil penyelewengan tersebut.
Jeje menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. “Prinsipnya jelas, siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” tegasnya di sela kegiatan inspeksi mendadak pelayanan publik di Ngamprah, Rabu pagi.
Sementara itu, penyidik dari Kejaksaan Negeri Bandung Barat dikabarkan telah memeriksa sedikitnya tujuh saksi dari berbagai instansi, termasuk bagian keuangan dan perencanaan daerah. Pemeriksaan difokuskan pada penggunaan dana hibah dan pembelian aset yang tidak sesuai prosedur.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bandung Barat menyebut bahwa proses penyelidikan masih berjalan, dan tidak menutup kemungkinan status perkara akan naik ke tahap penyidikan dalam waktu dekat. “Kami bekerja berdasarkan alat bukti, bukan isu. Jika terbukti ada unsur pidana, tentu akan kami tindaklanjuti,” ujarnya singkat.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai ujian integritas bagi birokrasi Bandung Barat yang sedang berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan. Sejumlah tokoh masyarakat pun menyambut baik sikap tegas Bupati Jeje yang tidak melindungi bawahannya.
Dengan ketegasan tersebut, publik berharap penegakan hukum di Bandung Barat tidak hanya berhenti di level bawah, tetapi juga menyentuh semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang jabatan maupun pengaruh politik.
